Jonan: Kalau Ada yang Ribut, Saya Layani

jpnn.com - SAAT menjadi dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), berbagai terobosan Ignasius Jonan memang mencengangkan.

Wajah KAI yang identik dengan kesemrawutan dan rugi diubah menjadi layanan yang lebih manusiawi plus pundi-pundi laba hingga Rp 560 miliar pada 2013.    

Saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah mengatakan bahwa dirinya dan Jonan sebagai dirut KAI memiliki pola ritme kerja yang sama. Memang, blusukan dan kerja keras seolah sudah mengalir dalam darah pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1963 ini.

Pengalaman tumbuh besar di Surabaya juga menempa dirinya menjadi sosok yang lugas. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ini pun mengaku siap bekerja keras membenahi sektor perhubungan di Indonesia.

Soal penilaian, dia tak terlalu ambil pusing.  "Toh saya tidak pernah meminta-minta pekerjaan ini (menteri, Red),'' ujar arek Suroboyo ini Jumat lalu (7/11).

Di awal masa tugasnya sebagai menteri perhubungan, Jonan sudah membuat berbagai aksi strategis. Tak hanya blusukan ke Bandara Soekarno-Hatta dan pelabuhan Tanjung Priok, Jonan juga langsung memutar haluan Kementerian Perhubungan dari sekedar regulator menjadi pelayan publik.

Misalnya, dengan memberlakukan jadwal piket Sabtu - Minggu bagi para pejabat Kemenhub, termasuk dirinya. "Sebab, transportasi itu tidak mengenal libur. Bahkan, pada sabtu - Minggu malah ramai. Karena itu kami harus ada untuk mereka,'' katanya.
      
Tradisi piket Sabtu - Minggu itu sudah dijalankannya saat menjabat sebagai dirut PT KAI. Selain itu, untuk mempercepat respons atas aduan masyarakat atau pelaku usaha transportasi, Jonan juga menginstruksikan agar layanan email di website dephub.go.id yang biasanya sudah off mulai Jumat sore dan baru aktif lagi Senin pagi, kini harus selalu aktif 24 jam dalam 7 hari.

''Kita harus selalu standby untuk hal-hal seperti ini,'' ucap lulusan Fletcher School, Tufts University, Amerika Serikat (AS) tersebut.
      
Semangat simplifikasi dan deregulasi yang didengungkan Jokowi juga langsung dijalankan Jonan. Mantan eksekutif Citibank Indonesia ini memang bukan tipe birokrat yang gemar menumpuk kewenangan. Misalnya, saat dia memutuskan untuk melepas kewenangan regulasi batas tarif maskapai penerbangan.
      
Menurut dia, Kementerian Perhubungan mestinya memang tidak perlu ikut campur dalam urusan bisnis. Sebab, yang harus menjadi fokus utamanya adalah safety (keselamatan) dan layanan yang baik bagi penumpang moda transportasi.