Jovan Demokrat Komentari Wacana Penundaan Pemilu, Menohok
jpnn.com, JAKARTA - Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya, mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah pada saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 mendatang.
Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan Pemilu 2024 belum dilaksanakan tetapi pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska-kekuasaan).
“Ini namanya Pre-Post Power Syndrome. Jadi, belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan,” kata Jovan dalam siaran pers pada Minggu (13/3).
Menurut Jovan, padahal dulu adanya reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu.
“Bahkan pasca-reformasi, alih-alih tunda Pemilu, yang ada justru malah percepatan Pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan berpengalaman, kenapa kita berpikir tunda Pemilu," kata Jovan.
Jovan berharap kita justru harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Bapak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode.
“Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari mengkhianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat,” kata Jovan.
Namun, Jovan mengingatkan sejarah mencatat ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, dikhawatirkan mereka akan tiba pada satu titik untuk melawan balik.
Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dengan mengucapkan kalimat ini, menohok banget.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Berita Duka, Ketua Demokrat SBD Johanis Ngongo Ndeta Meninggal Dunia
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah