JPN Siap Tindaklanjuti Kasus Iken

Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto menambahkan, gugatan perdata atas suatu perkara bisa diajukan jika cukup bukti soal adanya kerugian negara. Nantinya, penyidik akan membuat berita acara pendapat atas kasus tersebut. "Dilampirkan alat bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata," tutur Didiek.

Dia menyebut JPN tidak serta-merta mengajukan gugatan perdata. Namun, lebih dulu menelaah dan membuat pendapat hukum. "Yakni, apa benar yang disampaikan tentang bukti dan kerugian negara (dalam berita acara pendapat)," ujar mantan wakil kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jatim tersebut.

Tidak hanya itu, JPN juga melakukan penelitian lapangan untuk melihat apakah ada kemampuan untuk meminta pengembalian kerugian negara. "Lihat kekayaan dan asetnya, baru kemudian ajukan gugatan kepada ahli waris tersangka," kata Didiek.

Hingga kini, KPK belum memutuskan rencana gugatan perdata. Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara akibat kasus korupsi itu.