JPU Yakin Darna Diberi Uang
JPU M Rum dkk menegaskan, setelah selesai acara pemaparan TAA oleh Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, diduga Sarjan menerima uang senilai Rp170 juta dalam bentuk MTC dari Dharna Dachlan selaku kepala dinas PU Bina Marga Sumsel. Lalu, uang itu dibagi-bagikan kepada beberapa anggota Komisi IV.
Menurut JPU, uang Rp170 juta itu lalu dibagi-bagikan kepada Sarjan, Maruaral, Wowo, Faqieh, Umung Anwar Sanusi, Mufid, Al Amin masing-masing sebesar Rp10 juta. Wakil rakyat yang juga ikut kecipratan ialah Syamsu Hilal Rp5 juta, Markum Singodimejpo Rp5 juta, Robert Yoppy Kardinal Rp5 juta, Azwar Chesputra Rp20 juta, dan Hilman Indra Rp20 juta.
”Bahwa dari fakta hukum bahwa terdakwa Sarjan dan anggota Komisi IV yang melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan mengetahui bahwa ada pemberian uang tersebut terkait dengan kedudukan dan jabatan selaku anggota Komisi IV, yang melakukan kunjungan dalam rangka peninjauan lapangan atas permohonan alihfungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api Api (TAA),” bebernya. Pada persidangan dengan saksi Darna Dachlan, Darna membantah telah memberikan uang atau MTC kepada Sarjan atau anggota Komisi IV DPR.
Atas tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta itu, Sarjan menegaskan akan membela diri. ”Saya dan pengacara saya akan sampaikan pembelaan pekan depan,” kata Sarjan. Apa isinya? ”Ya, tunggu pekan depan saja. Saya kira saya akan memberikan pembelaan,” ujar pria kelahiran Makassar, 43 tahun itu.(gus/jpnn)
JAKARTA – Selain menerima aliran dana Rp5 miliar dari Dirut PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan, sejumlah anggota Komisi IV DPR-RI
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi