JR Saragih: Saya Datang untuk Tagih Menhut

Dikatakan, dirinya memerlukan kepastian status lahan yang masih masuk area SK Menhut 44. "Harus ada Surat Penetapan dari Menhut, dari lahan yang ada di SK 44 itu, berapa yang disetujui untuk dijadikan bukan hutan," ujar JR, panggilan akrabnya.

Dijelaskan, Menhut berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. Dalam waktu dekat, persoalan ini akan segera dibahas di Tim Terpadu, yang juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), PTPN III, Menhut, Plt Gubernur Sumut, dan Bupati Simalungun.

"Kalau ini cepat, maka sudah tidak ada masalah lagi," cetus JR Saragih, yang datang disertai antara lain Kadis PU Pemkab Simalungun John Purba.

Dia menegaskan, sejumlah kewenangan dirinya sebagai bupati, yang terkait dengan proyek nasional ini, sudah dijalankan semuanya. Antara lain, lewat suratnya tertanggal 6 Desember 2011, JR Saragih selaku bupati sudah memberikan persetujuan pembangunan KEK Sei Mangkei. Izin lokasi juga sudah diberikan pada 5 Desember 2011, seluas 2002 hektar. Termasuk juga izin IMB, juga sudah dia terbitkan pada 2011.