Jreeeng! Sinyal Jelas dari Pramono Anung
jpnn.com, JAKARTA - Alotnya pembahasan RUU Pemilu berimbas ke masalah perkoalisian. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal jelas ancaman kepada partai pendukung pemerintah yang tidak satu suara dalam pembahasan RUU Pemilu.
Bahkan, ancaman itu bisa sampai berpengaruh terhadap posisi menteri asal parpol pendukung pemerintah tersebut.
’’Insyaallah. Insyaallah,’’ ujar Pramono menanggapi kemungkinan sanksi bagi parpol pendukung yang berseberangan dengan pemerintah kemarin.
’’Yang jelas, pemerintah meyakini bahwa ini akan terselesaikan dengan baik,’’ tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Dalam RUU Pemilu, pemerintah ingin ambang batas pencalonan presiden tetap 20–25 persen seperti dua kali pemilihan presiden sebelumnya.
Tapi, dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu, ada usul mengurangi persentase tersebut menjadi 10–15 persen. Bahkan, ada yang mengusulkan 0 persen.
’’Seharusnya kepentingan politik jangka pendek dikesampingkan. Untuk itu, konsolidasi di internal pemerintah dilakukan dan kami meyakini keputusan terbaiklah yang akan kita putuskan di tanggal 20,’’ ungkap Pramono.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memastikan tidak ada lagi lobi-lobi ke Pansus RUU Pemilu.
Alotnya pembahasan RUU Pemilu berimbas ke masalah perkoalisian. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal jelas ancaman kepada partai
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati
- Saleh PAN Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres-Cawapres