Jreeeng! Sinyal Jelas dari Pramono Anung

Lobi dan pembahasan selama enam bulan terakhir di pansus dan panitia kerja (panja) dianggap lebih dari cukup. Bahkan, pertemuan dengan partai koalisi juga dianggap belum diperlukan.
’’Termasuk mereka ingin bertemu dengan presiden, buat apa? Wong presiden sudah menugaskan saya dan Menkum HAM,’’ ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin (17/7).
Dia optimistis tidak ada voting untuk penetapan presidential threshold (PT) dalam RUU Pemilu. Sebab, pembentukan pansus itu ditujukan untuk peningkatan kualitas demokrasi. Jika PT diturunkan menjadi 0 persen, Tjahjo menganggapnya sebuah kemunduran.
’’Lobi-lobi sudah semua. Sudah disepakati tanggal 20 akan diputuskan. Apakah itu nanti diputuskan musyawarah, kami mendengar teman fraksi, baik yang setuju 0 persen, setuju 10–15, setuju 20–25, sedang berupaya untuk mencari kata mufakat,’’ ungkap dia.
Tjahjo juga menganggap kurang etis bagi pemerintah terus berdebat dengan DPR terkait dengan RUU Pemilu itu.
Menurut dia, keputusan kalangan dewan juga ingin dihargai. ’’Mudah-mudahan tanggal 20 teman-teman fraksi ada keputusan,’’ katanya. (jun/c19/fat)
Alotnya pembahasan RUU Pemilu berimbas ke masalah perkoalisian. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal jelas ancaman kepada partai
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati