JS Prabowo Jadi Bagian Rezim Jokowi, TB Hasanuddin: Apa Tidak Malu?

Hasanuddin mengungkapkan, pengangkatan pejabat di lingkungan KKIP diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan  yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretatiat KKIP.

Sementara itu, aturan mengenai posisi Sekretaris KKIP sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2012 diatur lebih lanjut dalam Perpres 59 Tahun 2013.

Pasal 6 ayat 2 dalam Perpres tersebu menjelaskan bahwa Sekretaris KKIP adalah wakil menteri pertahanan atau yang ditunjuk oleh ketua KKIP.

Kemudian Perpres 59 Tahun 2013 juga mengatur tentang jabatan Ketua Pelaksana KKIP yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang KKIP.

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan itu diatur di dalam Perpres 59 pada Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Ketua Harian (Menhan) mengangkat dan memberhentikan Ketua Tim Pelaksana KKIP.

"Pengangkatan Suryo Prabowo sah-sah saja sudah sesuai UU. Jadi secara hukum dan aturan tak ada masalah, tetapi kalau dahulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu? Kalau saya sih, maaf kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," tandas dia. (ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?