Jubir AMIN Sebut Airlangga Gagal Paham soal Konsep Contract Farming

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Surya Tjandra menilai Ketua Dewan Pengarah TPN Prabowo-Gibran Airlangga Hartarto gagal paham mengenai konsep contract farming.

Surya mengatakan tujuan program food estate mungkin baik. Namun menuai perdebatan publik, karena dari sejak awal perencanaan program ketahanan pangan itu memang bermasalah dan tidak dikelola dengan baik.

“Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subjek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja”, terang Surya dalam keterangannya, Jumat (1/12).

Mantan Wakil Menteri ATR/BPN ini memberikan dua contoh proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Papua yang justru mengalienasi atau meminggirkan para petani lokal. Dalam proyek food estate di Kalimantan Tengah, Surya menyoroti lahan pertanian yang adalah milik negara dan beredar isu di media akan dikelola oleh yayasan yang berisi para politikus dan pengusaha yang dekat dengan Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kuasa program.

“Untuk food estate di Kalimantan Tengah, kan, petani juga tidak punya lahan sendiri, mereka pekerja. Tanahnya tanah negara, yang menurut laporan media pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang menurut laporan media yang sama, isinya adalah orang-orang yang dekat Menteri Pertahanan Prabowo. Masak, Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?” kata Surya.

Sedangkan proyek food estate di Merauke, Papua, sambung dia, konversi hutan yang dianggap tak produktif, bahkan telah memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat setempat.

“Sungguh tragis nasib masyarakat Marind Anim di Merauke sana, sudah akses terhadap hutannya dihapus, pola pangan mereka dipaksa berubah secara cepat, akibatnya mereka amat merugikan. Semua karena kebijakan Pemerintah yang semena-mena dan tidak tepat,” tegas Surya.

Selain justru tidak berpihak kepada petani lokal, lanjut Surya, kebanyakan hasil proyek food estate saat ini amat rendah. Surya memaparkan contoh data proyek food estate di Merauke, Papua yang dibuka sejak 2011,  di mana dari 1,23 juta hektare kawasan hutan hanya 400 hektar yang masih berjalan. Sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat yang dikerjakan sejak 2013, kata dia, dari 886.959 hektare, pemerintah baru sanggup mengusahakan 100 ribu hektare.