Jubir Jokowi Sebut Presiden Tak Perlu Hadir di Reuni 212
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) Ace Hasan Syadzily menganggap pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyarankan presiden hadir dalam Reuni 212 sebagai hal yang tidak perlu.
Pasalnya, Ace melihat Reuni 212 tidak ada relevansinya sebagai sebuah perkumpulan atau gerakan.
"Sekarang kan tidak semua juga para alumni 212 bersepakat untuk mengadakan itu, semangat 212 juga apa? Dulu mereka melakukan demo untuk menuntut supaya Ahok diadili. Sekarang kan Ahok sudah dihukum, terus sekarang mau apalagi," kata Ace saat dikonfirmasi, Jumat (30/11).
Ace melanjutkan, jangan sampai sebuah gerakan ditutupi dengan kepentingan politik dengan baju-baju agama. Oleh karena itu, politikus Golkar ini menanyakan urgensi dari acara Reuni Akbar 212.
"Persatuannya itu, persatuan apa. Kelompok yang mana, apa yang mau dibela, persatuan apa yang mau dibela," kata Ace.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah percaya Reuni 212 tidak mengandung unsur politis. Fahri menyarankan agar dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hadir.
Dia mengatakan, untuk menghindari agar acara itu menjurus bentuk dukungan kepada salah satu calon, maka dua kubu kandidat harus hadir. Menurutnya, hadir dalam acara itu bsia bermacam-macam. Bisa hadir sebagai peserta, maupun menjadi pihak yang diundang.
"Makanya saya mengusulkan diundang. Saya mendengar juga mereka mau mengundang dua-duanya," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/11). (tan/jpnn)
Menurut Ace Hasan Syadzily tidak semua para alumni 212 sepakat mengadakan Reuni 212.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi