Jubir KMP Bilang, Pimpinan NU juga Tak Dipilih Langsung

Pada intinya, terang Risky, Koalisi Merah Putih melihat proses demorasi dengan Pilkada langsung masih menimbulkan banyak pemasalahan yang belum terselesaikan di tingkat lapangan.
Risky juga menekankan, amandemen UUD 1945 mengamanatkan hanya presiden yang dipilih secara langsung. Sedangkan kepala daerah dipilih secara demokratis.
"Kita memberi ruang untuk mengkaji mana yang lebih tepat dan pas secara demokratis. Okelah kemarin kita coba Pilkada langsung oleh rakyat ternyata kita belum cukup siap," bebernya.
Terbukti, kekuatan modal jauh lebih berkuasa dibandingkan nilai-nilai idealisme berdemokrasi itu sendiri. Para founding father pun memahami betul bahwa demokrasi yang paling cocok di Indonesia adalah bermusyarawah di tingkat perwakilan-perwakilan sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila.
"Sama seperti ormas dan lain sebagainya yang menentukan pimpinan mereka bukan anggota. Katakanlah Nahdlatul Ulama, bukan seluruh anggota NU atau masyarakat NU yang memilih pemimpin tapi perwakilannya di kepengurusan," tukasnya. (wid)
JAKARTA - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam RUU Pilkada seharusnya tak perlu disikapi secara negatif. Apalagi dituding
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Senada dengan Pramono, Bank DKI Pastikan Data dan Dana Nasabah Tetap Aman
- SMSI Gelar Seminar Nasional, Tunda Usulkan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan
- AIPKI: Kasus Pemerkosaan di RSHS Bandung Harus Jadi Pengingat untuk Benahi Sistem PPDS
- KPK Tahan Eks Dirut Inalum Terkait Kasus di PT PGN yang Rugikan Negara Rp200 Miliar
- Soal Kemungkinan Objek Seksualitas Lain dari Dokter Priguna, Polda Jabar Ungkap Temuan Ini
- Pramono Anung Batal Operasikan Tebet Eco Park 24 Jam, Ini Penyebabnya