Jubir KMP Bilang, Pimpinan NU juga Tak Dipilih Langsung
Pada intinya, terang Risky, Koalisi Merah Putih melihat proses demorasi dengan Pilkada langsung masih menimbulkan banyak pemasalahan yang belum terselesaikan di tingkat lapangan.
Risky juga menekankan, amandemen UUD 1945 mengamanatkan hanya presiden yang dipilih secara langsung. Sedangkan kepala daerah dipilih secara demokratis.
"Kita memberi ruang untuk mengkaji mana yang lebih tepat dan pas secara demokratis. Okelah kemarin kita coba Pilkada langsung oleh rakyat ternyata kita belum cukup siap," bebernya.
Terbukti, kekuatan modal jauh lebih berkuasa dibandingkan nilai-nilai idealisme berdemokrasi itu sendiri. Para founding father pun memahami betul bahwa demokrasi yang paling cocok di Indonesia adalah bermusyarawah di tingkat perwakilan-perwakilan sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila.
"Sama seperti ormas dan lain sebagainya yang menentukan pimpinan mereka bukan anggota. Katakanlah Nahdlatul Ulama, bukan seluruh anggota NU atau masyarakat NU yang memilih pemimpin tapi perwakilannya di kepengurusan," tukasnya. (wid)
JAKARTA - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam RUU Pilkada seharusnya tak perlu disikapi secara negatif. Apalagi dituding
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan