Kota Apung Mas Agus
Jubir: Kota Mengapung Bukan Ide Baru, Jokowi Juga Punya
jpnn.com - JPNN.com - Kubu Agus Yudhoyono gerah lantaran terus mendapat serangan soal ide "Kota Mengapung" yang dilontarkan oleh calon gubernur nomor urut 1 itu saat diwawancara salah satu surat kabar nasional.
Video wawancara tersebut, baik yang asli maupun versi yang telah diedit, kini menjadi viral di dunia maya dan digunakan untuk menyerang intelektualitas Agus.
Juru bicara pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Rachland Nashidik mengatakan, kota mengapung bukanlah ide yang konyol atau tidak masuk akal.
Ucapan Agus pun didasari pengalamannya mengunjungi sejumlah negara dan melihat langsung bangunan yang didirikan di atas sungai.
"Gagasan membangun rumah di atas air sebenarnya tidak baru. Namun tentu saja Agus tidak bertanggung jawab atas keterbatasan pengetahuan orang lain, termasuk fakta bahwa pada 2012 Jokowi pernah mengagas pembangunan apartemen mengapung di atas sungai Ciliwung," ujar Rachland melalui keterangan pers yang diterima JPNN, Kamis (29/12) malam.
Dalam wawancara tersebut, lanjut dia, Agus sebenarnya tengah melawan "mitos" yang selama ini dibangun Pemprov DKI bahwa penggusuran adalah solusi paling pas untuk mengatasi banjir.
Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu meyakini bahwa pembangunan di Jakarta bisa dilakukan tanpa perlu menggusur pemukiman warga kelas bawah.
Kota Mengapung, tambah Rachland lagi, adalah salah satu konsep yang bisa dikaji sebagai solusi alernatif.
JPNN.com - Kubu Agus Yudhoyono gerah lantaran terus mendapat serangan soal ide "Kota Mengapung" yang dilontarkan oleh calon gubernur nomor urut 1
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila