Jubir KPK Bilang Bukan Cuma Setya Novanto

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal tak mau setengah-setengah menggeber pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Selain Ketua DPR RI Setya Novanto, anggota dewan yang lain juga bakal diperiksa. Nilai proyek itu cukup besar, sehingga melibatkan banyak pihak.
Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, komisinya akan mengebut penanganan perkara korupsi e-KTP. Sebab, perkara itu sudah ditangani KPK sejak 2,5 tahun lalu. Selama ini, terang dia, sudah banyak pihak yang diperiksa.
”Pemeriksaan saksi dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah hal terkait korupsi yang sedang disidik,” ucap dia.
Yang terdekat, KPK bakal memeriksa Setya Novanto yang biasa dipanggil Setnov. Keterangan Setnov sangat dibutuhkan, karena dia dianggap mengetahui perkara tersebut. Saat pembahasan anggaran pengadaan e-KTP, dia menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
Namun Febri belum bisa mengungkapkan detail materi pemeriksaan terhadap Setnov. Yang jelas, tutur dia, korupsi e-KTP tidak hanya dilakukan saat proses tander saja. Tindak pidana korupsi sudah dimulai mulai dari penganggaran, pembahasan, hingga pelaksanaan. “Maka peran saksi akan terus digali sesuai kapasitas masing-masing,” terang mantan aktivis ICW itu.
Selain Setnov, pihaknya juga masih akan memeriksa anggota dewan yang lain. Khususnya mereka yang dulu bergabung di Komisi II saat proyek e-KTP dilaksanakan. Sebab, mereka yang diajak membahas program tersebut. Namun Febri belum bisa menyebutkan siapa saja anggota dewan yang akan dimintai keterangan.
Sebelumnya, kata Febri, sudah beberapa kali memeriksa anggota dewan. Salah satunya mantan anggota Komisi II Khotibul Umam. Mereka dianggap mengetahui proses pengadaan e-KTP. Sebelum proyek dilaksanakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat dengan Komisi II.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal tak mau setengah-setengah menggeber pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045