Jubir Prabowo-Sandi Sebut Kebijakan Bu Susi Susahkan Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) Taufan Rahmadi mengkritik pemerintah yang sering tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Bahkan, ada kesan kebijakan populis itu sering berantakan.

Taufan mencontohkan sejumlah program bantuan untuk nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Contohnya bantuan kapal penangkap ikan yang diberikan kepada nelayan di Lombok Tengah, ternyata spesifikasinya tidak sesuai kebutuhan para nelayan," ujar Taufan di Jakarta, Minggu (21/10).

Taufan menjelaskan, bantuan kepada nelayan di Lombok Tengah itu masuk program KKP pada 2017. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Namun, kapal yang diberikan tak pernah digunakan nelayan. "Ditambah lagi bantuan kapal tersebut diberikan kepada orang yang profesinya bukan nelayan, sehingga kapal-kapal bantuan itupun mangkrak dan tidak pernah dipergunakan," ucapnya.

Taufan juga menyoroti dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.56/Permen-KP/ 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Indonesia. Menurutnya, peraturan yang diteken Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu malah menyusahkan nelayan.

"Peraturan ini sangat menyengsarakan nelayan, mereka berharap kelak peraturan menteri ini bisa dievaluasi yang disertai solusi kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan nelayan," ucapnya.

Taufan mengatakan, seharusnta pemberlakuan peraturan menteri itu disertai solusi kebijakan untuk mengatasi berkurangnya pendapatan bagi kelangsungan hidup nelayan selama ini. "Nelayan dan masyarakat pesisir sering kali dilupakan, waktunya suara mereka dibutuhkan, baru diperhatikan," pungkas Taufan.(gir/jpnn)