Jumhur Gabung PDIP Dianggap Wakili Buruh
jpnn.com - JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat ingin bergabung dengan PDIP. Bergabungnya Jumhur dinilai bisa menjadi darah segar bagi partai moncong putih tersebut.
Menurut politisi PDIP Bambang Suryadi, keikutsertaan Jumhur dalam partainya bisa mewakili aspirasi buruh dan TKI.
"Kita mengenal Jumhur sebagai aktivis pergerakan yang memiliki jaringan luas, baik di kampus, di kampung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kaum buruh. Kini Jumhur tentunya punya niat baik untuk menyampaikan aspirasinya, sebagai aktivis yang merdeka, kehadiran Jumhur patut diapresiasi," kata Bambang dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (11/3).
Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, Jumhur miliki ideologi yang sama dengan PDIP. Ia sangat mendukung bergabungnya Jumhur dalam partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
"Selamat bergabung Bung Jumhur bersama PDIP," ujar Bambang.
Sebelumnya, Senin (10/3), Jumhur melakukan pertemuan dengan dua pengurus teras PDIP, yaitu Sidarto Danusubroto dan Ahmad Basarah. Usai pertemuan yang berlangsung di komplek parlemen, Senayan, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa Jumhur menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan PDIP.
"Nanti DPP akan memberikan respons," kata Basarah.
Basarah sendiri enggan menanggapi bergabungnya Jumhur ke PDIP. Ia hanya menegaskan bahwa partainya terbuka kepada semua pihak yang mengaku sebagai kaum nasionalis. Ia menambahkan, PDIP sedang menyusun kekuatan agar betul-betul solid.
JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat ingin bergabung dengan PDIP. Bergabungnya
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti
- Irjen Karyoto Sebut Ada 6 TPS Sangat Rawan di Jakarta