Jumhur Usul PSN Dikelola Negara Karena Banyaknya Kasus Lahan
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat mengusulkan agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) dikelola lewat badan otorita.
Jumhur mengemukakan pandangannya karena miris melihat banyaknya kasus penyerobotan tanah rakyat secara sepihak oleh investor swasta dengan dalih untuk PSN.
"Kalau dikelola oleh negara rakyat tidak perlu digusur tetapi dilibatkan dalam pengelolaan PSN melalui simbiosis mutualisme," ujar Jumhur di Serpong, Banten, Kamis (12/9).
Dia mengatakan pandangannya di sela-sela Dialog Publik 'Proyek Strategis Nasional dan Legalisasi Penyerobotan Tanah Rakyat'.
Jumhur menilai PSN sebaiknya dikelola negara lewat badan otorita dan bukan oleh swasta. Dengan demikian orientasi tidak sekadar keuntungan semata tetapi memberdayakan masyarakat.
"PSN bisa jalan dengan keberagaman sehingga rakyat bisa hidup, petani tidak kehilangan tanahnya dan negara juga tidak dirugikan," ucapnya.
Pandangan senada sebelumnya dikemukakan pemerhati kebijakan publik Said Didu. Dia menilai PSN terkesan menjadi kedok upaya segelintir investor yang didukung penguasa untuk merebut tanah rakyat dengan harga murah.
Dia mencontohkan Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang diduga melakukan pembelian tanah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang dengan harga Rp 40 ribu-50 ribu per meter persegi.
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengusulkan PSN sebaiknya dikelola negara karena banyaknya kasus lahan yang mengemuka.
- Polisi Garap 11 Saksi dari BP Batam Untuk Kasus Lahan
- Aliansi Perlawanan Rakyat Batalkan Rencana Aksi Kepung Istana
- Waskita Karya Garap Banyak PSN, Ekonom: Kepercayaan Pemerintah Masih Tinggi
- Pertamina Patra Niaga Dukung Penuh PSN Pengolahan Bauksit jadi Alumina
- Alvin Lim Minta Maaf Setelah Sebut PSN PIK 2 Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp 20 T
- Kilang Pertamina Internasional Gencarkan Energi Transisi Lewat Green Refinery Cilacap