Jumlah Bayi Lahir di Indonesia Setara Jumlah Penduduk Singapura

Namun, pihaknya menyayangkan karena pemerintah khususnya pemerintah daerah, kurang menaruh kepedulian terhadap persoalan kependudukan tersebut. Bahkan, kebijakan BKKBN seolah diamputasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Kusmana memaparkan, sejak otonomi daerah diberlakukan pada 2004 lalu, kebijakan program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi dipegang oleh pemerintah pusat. Melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

"Sekarang BKKBN hanya ada di pusat, di daerah-daerah sudah tidak ada. Sehingga, kebijakan program KB saat ini, ya bergantung dari komitmen politis Kepala Daerah setempat. Padahal, pemerintah-pemerintah daerah itu tidak ada yang memprioritaskan permasalahan kependudukan ini. Belum lagi tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda,"paparnya.

Ku smana mengakui, banyak pemerintah daerah yang enggan memprioritaskan program KB karena hasilnya tidak bisa terlihat dalam jangka waktu yang singkat. Program KB adalan program investasi jangka panjang. Berbeda dengan pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, gedung, yang dalam jangka waktu tiga bulan selesai. "Kalau program KB baru dapat terlihat setelah 10-15 tahun mendatang,"imbuh dia. (Ken)