Jumlah Daerah Ikut Pilkada Serentak Bertambah

jpnn.com - JAKARTA - Jumlah daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama Desember mendatang, bertambah.
Penambahan terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Di mana pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan Pilkada di Desember 2015.
"Pilkada serentak tahun 2015 diikuti 204 daerah, ditambah 67 daerah yang AMJ-nya periode semester pertama tahun 2016," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Minggu (22/2).
Dari tambahan 67 daerah tersebut, sepuluh di antaranya berasal dari Sumatera Utara. Masing-masing Mandailing Natal (berakhir 28 Juni 2016), Tanjung Balai (berakhir 7 Februari 2016), Labuhan Batu Selatan (berakhir 11 Februari 2016), Labuhan Batu Utara (berakhir 12 Februari 2016) dan Karo (berakhir 23 Maret 2016).
Kemudian, Nias Selatan (berakhir 12 April 2016), Nias (berakhir 9 Juni 2016), Gunung Sitoli (berakhir 13 April 2016), Nias Barat (berakhir 14 April 2016) dan Nias Utara (berakhir 12 April 2016).
Tjahjo meminta daerah yang akan ikut pilkada untuk secepatnya menyiapkan anggaran. Mengingat waktu pemungutan suara praktis hanya tinggal 10 bulan lagi. Sementara tahapan pelaksanaan diperkirakan sudah akan dimulai Maret mendatang.
Saat ditanya apakah pengangggaran dimungkinkan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sudah ditetapkan, Tjahjo mengatakan tidak ada masalah.
JAKARTA - Jumlah daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama Desember mendatang, bertambah. Penambahan
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?