Jumlah Menjamur, tapi Koperasi Gaungnya Kecil

Dengan digairahkannya badan usaha koperasi di lingkungan masyarakat, lanjut Agus, menjadi bukti pemerintah berkomitmen tinggi dalam mengembangkan perekonomian kerakyatan. Di samping mematahkan pemahaman bahwa pemerintah pro terhadap sistem perekonomian liberal maupun neolib. “Pemerintah tidak anti sistem ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Lantas bagaimana dengan badan usaha ekonomi di masyarakat yang mengatas namakan koperasi namun belum memiliki legalitas formilnya? Menurut Agus, badan usaha tersebut harus segera mendaftar sesuai Undang-undang perkoperasian yang berlaku untuk mendapatkan legalitasnya. Dalam proses pendaftarannya tidak dipungut biaya apapun kecuali biaya notaris saja. (Esy/jpnn)