Jumlah Ormas 99 Ribu, Pemda Desak RUU Segera Disahkan

Dari pertemuan itu terungkap, pemda mendesak agar RUU Ormas segera disahkan menjadi UU, agar ada pijakan regulasi yang jelas bagi pemda dalam pelayanan ormas.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Edi Sofyan, menyambut baik adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam RUU Ormas. Dimana, ormas berbadan hukum pendaftarannya oleh Menteri Hukum dan Ham sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum oleh mendagri, gubernur, bupati/walikota.

"Namun kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan data lengkap mengenai badan hukum yayasan dan perkumpulan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia. Padahal yayasan dan perkumpulan tersebut beraktivitas dalam wilayah Provinsi Sumut," ujar Edi Sofyan.

Masalah muncul, katanya, karena Badan Kesbangpol daerah selalu diminta melakukan verifikasi ormas berstatus hukum yayasan dan perkumpulan yang mengajukan proposal kemitraan dengan pemda yang menggunakan dana APBD.