Junimart Girsang Beri Saran ke Mendagri Tito Soal Solusi Menekan Anggaran Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan saran kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dapat menekan anggaran Pemilu 2024.
Salah satunya melalui pinjam pakai kantor milik pemerintah untuk dijadikan tempat anggota maupun staf sekretariat KPU dan Panwaslu berkantor.
"Untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan Pemilu, saya meminta kepada Mendagri agar memberikan pinjam pakai atas kantor atau bangunan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kantor oleh KPU dan Bawaslu di daerah," kata Junimart, Rabu (13/4).
Hal itu disampaikan Junimart di sela rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Parlemen, Rabu (13/4) di Jakarta.
Junimart berharap seusai diselenggarakannya rapat dengar pendapat (RDP) itu Mendagri Karnavian dapat segera menyurati para kepala daerah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan fasilitas pinjam pakai bangunan tersebut.
"Harapannya, setelah RDP ini sebagai tindak lanjut Pak Menteri bisa menyurati para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota," ujarnya.
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu terobosan tersebut penting dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemilu.
"Kita bisa bayangkan, ada berapa banyak provinsi dan kabupaten, kota yang hingga saat ini masih belum memiliki kantor KPU dan Bawaslu secara permanen," kata Junimart.
Junimart Girsang menyampaikan saran upaya yang bisa menekan anggaraan Pemilu kepada Mendagri Titio Karnavian
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?