Junimart Minta Polda dan Kanwil Kumham Kepri Buat MoU
Senin, 17 April 2017 – 12:22 WIB
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada pertemuan dalam rangka untuk mengetahui peredaran narkoba dan pengawasan orang asing di Kepri tersebut, keimigrasian (Kanwil Hukum dan HAM) dinilai tidak secara maksimal bekerja dalam pengawasan orang asing.
"Terbukti tadi Kakanwil tidak bisa menjawab ada satu perusahaan yang dibuat dalam tembok yang sangat tinggi yang orang lain tidak boleh tahu apa kegiatan di dalam, mereka memiliki helikopter bahkan juga memiliki kapal laut yang bisa langsung ke luar dari perairan Indonesia yang tidak terkontrol," ungkapnya.
Ini menurutnya menjadi menarik dan selepas ini kalau ada waktu dirinya mengaku akan sidak ke perusahaan dimaksud. "Kami ingin melihat apa sih sebetulnya kok bisa orang asing berkegiatan tanpa ada pengawasan yang melekat dari pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian," tegasnya.
"Pemerintah harus segera bersikap. Inilah salah satu fungsi pengawasan DPR untuk memberikan masukan kepada mitra kerja (Kepala BNN, Menkumham) bahwa ini temuan Komisi III di Kepri," tambahnya.
Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Junimart Girsang meminta Kepolisian Daerah dan Kantor Wilayah Hukum dan
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang