Junta Militer Myanmar Tutup Akses Pangan untuk Hukum Warga Sipil
Dia pun memperingatkan bahwa penderitaan manusia akan berlipat ganda dan krisis politik, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan sosial ekonomi di Myanmar akan meningkat jika tidak ada tindakan segera.
"Kita harus mengirimkan sinyal kuat bahwa kekerasan harus diakhiri dan dukungan untuk suara-suara demokrasi diperkuat untuk membantu memberdayakan mereka yang mencari jalan menuju masa depan yang damai," kata Heyzer.
Lebih lanjut, dia juga menyerukan solusi berkelanjutan untuk warga Rohingya.
Lebih dari lima tahun sejak eksodus massal paksa dari Negara Bagian Rakhine, etnis Rohingya dianiaya dan tidak memiliki kewarganegaraan.
Mereka terus mengalami kesulitan yang ekstrem, hidup dalam kondisi yang sulit, dan menghadapi tantangan yang luar biasa.
Pada 2023, PBB mengupayakan 876 juta dolar AS (sekitar Rp 13,5 triliun) sebagai bagian dari rencana untuk merespons krisis kemanusiaan Rohingya.
Heyzer meminta komunitas internasional untuk menggandakan dukungan mereka guna penanganan pengungsi Rohingya. (ant/dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Noeleen Heyzer menuding junta militer berusaha menutup akses ke pangan, dana, dan informasi
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM
- Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Delegasi, Raja Juli Mendampingi Hashim ke Forum COP29
- Dituding Jenderal Gadungan, CEO UIPM Tunjukkan Bukti Undangan Resmi PBB
- Komnas HAM Ungkap Aktor Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir
- Jazuli Juwaini Mendukung Penuh Gerakan Global Mengeluarkan Israel dari Keanggotaan PBB