Jurus Kang Emil Tepis Tuduhan Melanggar Aturan Kampanye
jpnn.com, GARUT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menepis tuduhan yang menyebutnya melanggar aturan kampanye saat menghadiri acara Hari Lahir ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimat di Garut, Sabtu (12/2). Perayaan harlah itu dibarengi aksi deklarasi dukungan bagi duet Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin oleh relawan Jokowi Garut (Jogar).
Kang Emil - panggilan akrab Ridwan Kamil- mengatakan, kehadirannya pada acara Harlah NU di Garut dan deklarasi dukungan Jogar merupakan hal berbeda. Mantan wali kota Bandung itu menegaskan, dirinya hadir di acara Harlah NU dan Muslimat tanpa menyampaikan ajakan memilih Jokowi - Ma’ruf.
"Saya klarifikasi kegiatan itu kan terbagi dua. Satu harlah NU, kedua ada deklarasi. Itu di panggungnya jelas, ada nomornya, berarti memang acara itu dari awal adalah acara deklarasi. Saya juga tidak pidato di acara yang pertama (harlah NU)," kata Kang Emil usai menemui KH Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).
Emil mengatakan, dirinya saat hadir di acara Jogar diperkenalkan sebagai tokoh Jawa Barat. Namun, gubernur berlatar belakang arsitek itu menyadari bahwa apa pun ucapan dan tindakan di tahun politik memang ada konsekuensinya.
"Hari ini saya paham apa pun yang dilakukan, ya mungkin orang iseng-iseng saja bikin tafsir kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Saya kira itu risiko," ucapnya.
Sebelumnya Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Emil ke Bawaslu terkait dugaan kampanye di luar jadwal. TAIB menganggap Emil melakukan tindakan seperti Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif yang menjadi tersangka lantaran berkampanye di luar jadwal.(tan/jpnn)
Ridwan Kamil alias Kang Emil menyatakan, kehadirannya pada acara Harlah NU di Garut dan deklarasi dukungan Jogar untuk Jokowi merupakan hal berbeda.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi