Jusuf Kalla Dinilai Keterlaluan

Dia menegaskan, keputusan menggelar konvensi merupakan inovasi politik guna membuktikan kepada publik bahwa Partai Golkar sudah berubah dan betul-betul mendukung reformasi. Karena itu, tanpa ragu-ragu, kata Akbar, diperkenalkan sistem rekrutmen capres dari Golkar secara demokratis dan terbuka dengan melibatkan seluruh jajaran partai, mulai level daerah sampai pusat.

 

"Konvensi itu tidak ada kaitannya dengan masalah hukum saya. Saya tidak suka dikait-kaitkan begitu. Masalah hukum saya kan sudah selesai. MA memutuskan saya bebas. Menjadi kewajiban semua pihak untuk memulihkan nama baik saya. Kurang pantas Pak JK sekarang mengait-kaitkannya," tutur Akbar.

 

Akbar meyakini, bila mekanisme konvensi tidak diambil, citra Partai Golkar justru akan semakin terpuruk. Setelah reformasi bergulir, ungkapnya, Partai Golkar yang distigma sebagai bagian tak terpisahkan dari rezim Orde Baru menerima banyak tekanan, intimidasi, dan hujan hujatan. "Sampai-sampai hampir terjadi demoralisasi," katanya.

 

Menurut Akbar, bila memang tidak menyukai mekanisme konvensi, Jusuf Kalla seharusnya menawarkan alternatif pola rekrutmen lain yang juga demokratis dan bersifat terbuka. Tentu saja, dengan tidak melupakan fakta bahwa Golkar sebagai parpol besar dan pemenang pemilu. Dengan demikian, (Golkar) pantas mengusung capres sendiri.