Jusuf Kalla Janji Siapkan Regulasi Baru Tata Kelola Lahan

jpnn.com - NEW YORK - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan memperbaiki tata kelola lahan dengan menghentikan izin pembukaan hutan alam menjadi hutan industri. Hal itu disampaikan JK saat bertemu dengan sepuluh perwakilan organisasi masyarakat sipil di New York, Amerika Serikat (AS) di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 25-27 September 2015. 

Langkah ini, menurut JK, perlu dilakukan melihat dampak kerusakan hutan saat ini. Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan satu kebijakan yaitu menghentikan pembukaan lahan.

“Tidak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi. Tidak boleh ada lagi eksploitasi terhadap kawasan gambut,” tegas Jusuf Kalla.

Menurut JK, telah menyampaikan rencana tersebut kepada para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Karena itu, JK mendorong pengusaha mengubah paradigma dalam menjalankan bisnisnya. Tak lagi mengedepankan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi. Tapi melakukan intensifikasi.

“Asap adalah bukti masalah tata kelola. Hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar,” kata JK.

Selain itu, JK  mengatakan akan tegas dan hati-hati dalam mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya.

“Kita (Indonesia) sudah pernah 3 kali melakukan kesalahan (kebijakan). Di hutan, batu bara, dan sawit. Jangan sampai terulang lagi,” katanya menegaskan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Abetnego Tarigan usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, mengatakan gagasan JK meninggalkan ekonomi berbasis lahan dalam skala luas adalah pilihan tepat. Karena dampak kerusakan lingkungan, ke depannya, menurut Abetnego, membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.