Jusuf Kalla Janji Siapkan Regulasi Baru Tata Kelola Lahan

Tidak hanya itu, kata dia, penerimaan negara dari sektor ekonomi berbasis lahan tergerus karena penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Belum lagi beban pemulihan lingkungan seperti masalah kabut asap yang terjadi sejak 15 tahun terakhir.

Apalagi tujuan pembangunan (SDG) yang disepakati di New York, 25 September lalu, terutama goal ke-15 meminta setiap negara anggota PBB melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat (terestrial). Pemerintah diminta mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan memulihkan degradasi lahan. Termasuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Data terbaru menunjukkan bahwa laju deforestasi hutan di Indonesia saat ini mencapai 1,1 juta hektar per tahun.

Meski demikian, Nego mengingatkan Jusuf Kalla tentang potensi dampak negatif intensifikasi lahan. Jika tidak dikaji dan dilakukan dengan tepat, intensifikasi juga berdampak pada kerusakan lahan.

Tidak hanya tata kelola hutan, Nego juga meminta wakil presiden itu melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan yang lebih parah akibat proyek-proyek reklamasi di pesisir Indonesia, seperti yang terjadi di Bali, Makassar dan Jakarta. Karena proyek-proyek reklamasi itu berpotensi menghambat salah satu tujuan pembangunan yang menjadi komitmen Indonesia dalam SDG terutama goal 14.

Goal ke-14, menurut dia, intinya mendorong negara anggota PBB melakukan dan menjadikan prioritas konservasi dan pemanfaatan laut, samudera serta sumber daya maritim secara berkelanjutan.

“Tanpa kebijakan revolusioner, persoalan lingkungan akan menyebabkan jumlah rakyat miskin terus bertambah,” katanya melalui keterangan tertulis dari New York, AS.(fri/jpnn)