Jusuf Kalla: Mau Jadi Bupati hingga Presiden Ongkosnya Mahal

jpnn.com, JAKARTA - Eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai menjadi kepala daerah hingga presiden harus mengeluarkan ongkos yang besar. Hal itulah yang mendorong terjadinya praktik korupsi.

“Mau jadi bupati ongkosnya berapa. Mau jadi gubernur ongkosnya berapa. Mau jadi presiden apalagi ongkosnya lebih tinggi lagi menyebabkan butuh sponsor,” kata JK seusai acara penandatangan MoU Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan KPK terkait pendidikan antikorupsi di Kantor DMI, Jakarta, Kamis (13/4).

Ketua umum DMI itu menerangkan sponsor akan mengeluarkan uang yang dalam kata lain ialah investasi.

Uang yang dikeluarkan sponsor tentunya harus kembali.

“Itulah yang kemudian sebabkan adanya suatu gap-gap antarmasyarakat dan kemudian jadi orang berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada, untuk penuhi tadi,” jelas dia.

Meski demikian, JK mengatakan sistem pencegahan korupsi Indonesia sudah baik.

Namun, dia menilai sistem itu harus lebih baik lagi untuk mencegah adanya suatu ketimpangan yang sebabkan adanya ongkos tinggi dalam politik.

Di sisi lain, kata JK, kesadaran masyarakat mengenai sikap antikorupsi harus diperkuat.