Jutaan Pemilih Luar Negeri Belum Terdata di KPU

Ferry menambahkan, selama ini KPU hanya mendasarkan proses pemutakhiran pemilih berdasar data pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jumlah data yang disampaikan Kemendagri, baik daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) maupun daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), tidak sampai pada jumlah yang disodorkan Migrant Care. "Data DAK2 ada sekitar 4 juta, sedangkan DP4 sekitar 2,1 juta," ujarnya.

Selain itu, ada kesulitan tersendiri yang dialami panitia pemutakhiran pemilih luar negeri (PPLN) yang dibentuk KPU. Yakni, data pemilih yang disodorkan Kemendagri belum tentu sinkron dengan perkembangan WNI yang berada di luar negeri. "Arus masuk dan arus keluar WNI di luar negeri tidak terinfokan," ujar Ferry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, KPU akan memperbaiki DPS jika memang masih ada masukan atau perbaikan dalam penyusunannya. KPU memiliki 130 perwakilan PPLN yang bertugas menyusun DPSLN.

"Semua negara kita fokus karena tidak hanya mengakomodasi dominasi pemilih di satu negara, tapi orang per orang walau hanya 30 orang," ujar Husni sebelumnya. Menurut Husni, selain upaya dari PPLN, Husni berharap para WNI di luar negeri bisa proaktif mendatangi PPLN.