Jutaan Pemilih Luar Negeri Belum Terdata di KPU

Dalam hal ini, bukan hanya KPU, parpol dan perangkat RT/RW pun bisa meminimalkan pemilih "abal-abal". Target pemilih yang tersusun harus benar-benar berdasar data riil dalam TPS terdekat pemilih itu berada. "Jajaran KPU diharapkan tidak memasang target jumlah pemilih, tapi lebih mengedepankan akurasi dan validitas daftar pemilih," ucapnya.

Ferry menyatakan, akurasi dan validitas daftar pemilih akan memberikan gambaran bahwa potensi kecurangan seperti manipulasi perolehan suara dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, jika daftar pemilih tetap amburadul, hasil pemilu dipastikan akan manipulatif dan tidak ada kepastian. "Daftar pemilih yang amburadul tentu menjadi titik nadir karena pemilu selalu terpuruk oleh hal yang sama setiap lima tahun sekali," ujarnya.

Ferry memberikan tolok ukur atas kualitas data pemilih yang dibutuhkan. Jika dalam daftar pemilih ditemukan pemilih fiktif lebih dari sepuluh persen atau masih ada lebih dari sepuluh persen warga yang tidak terdaftar, KPU harus segera melakukan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan dengan memperpanjang masa penetapan DPT selama 30 hari.

"Jika dalam masa perpanjangan tersebut tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan, Partai Nasdem mengajak partai politik lainnya mempertimbangkan kemungkinan diundurnya hari H pemilu selama 30 hari," tandasnya. Penetapan DPT sebagaimana jadwal KPU ditetapkan selambat-lambatnya pada 23 Oktober 2013. (bay/c10/kim/agm)