Kabar Bagus, Stok Vaksin Covid-19 untuk 17,4 Juta Petugas Publik Sudah Aman
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru saja menerima kiriman 10 juta vaksin Covid-19 dalam bentuk bulk dari Sinovac.
Bersamaan dengan itu juga ada 1 juta vaksin Covid-19 untuk kebutuhan overfilled dari perusahaan biofarmasi asal Tiongkok tersebut.
Kiriman vaksin Covid-19 dalam jumlah besar itu tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Selasa (2/2) pagi. Dengan demikian, total vaksin Covid-19 yang telah diterima Indonesia mencapai 28 juta dosis.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi, kiriman tahap keempat itu menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 untuk 17,4 juta petugas publik.
"Ini sesuai skema yang telah direncanakan berkat lancarnya koordinasi dan komunikasi, termasuk dengan pihak penyedia," ujar Oscar melalui siaran pers Kemenkes.
Sebelumnya Indonesia telah menerima kiriman vaksin Covid-19 tahap pertama dan kedua dari Sinovac pada Desember 2020 sebanyak 3 juta dosis. Selanjutnya pada 12 Januari 2021, Indonesia kembali menerima 15 juta vaksin Covid-19.
“Kedatangan vaksin tahap keempat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengamankan kebutuhan vaksin melawan Covid-19 khususnya untuk tahap kedua vaksinasi ditujukan kepada 17,4 juta petugas publik,” ujar Oscar.
Walakin, Kemenkes tetap mewanti-wanti masyarakat berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M atau memakai masker, menjaga jarak/menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir.
Kiriman vaksin Covid-19 dalam jumlah besar dari Sinovac kembali tiba di Indonesia sehingga kini secara total sudah mencapai 28 juta dosis.
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Berisiko Rugikan Konsumen & Produsen
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Dengue Meningkat, Kemenkes dan Takeda Gencarkan Upaya Pencegahan
- Mengenal Penyakit HFMD yang Sering Menyerang Anak, Ini Gejala yang Diwaspadai
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024