Kabar Gembira, Saldo Rekening Guru PNS & PPPK Segera Bertambah
![Kabar Gembira, Saldo Rekening Guru PNS & PPPK Segera Bertambah](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/05/07/usulan-cetak-uang-hingga-rp-600-triliun-ditentang-rizal-ramli-ilustrasi-foto-dokjpnncom-85.jpg)
jpnn.com - SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar untuk membayar hak-hak guru, termasuk gaji PPPK, pada Januari 2025 ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Hermanus Kensimai mengatakan, anggaran tersebut untuk membayar hak-hak guru yang sempat tertunda pembayarannya.
Dia menjelaskan, hal ini menyusul adanya pembayaran tunjangan profesi guru atau non-sertifikasi triwulan III dan IV 2024, uang lauk pauk (ULP) tujuh bulan 2023-2024, tunjangan khusus guru 3T triwulan III dan IV 2024, kekurangan gaji guru PPPK, dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang belum terbayarkan.
“Guru-guru untuk bersabar karena proses pembayaran segera dilakukan dalam bulan ini untuk semua hak guru-guru yang selama ini dituntut,” katanya di Sentani, Selasa (7/1).
Dia menjelaskan, sesuai arahan Penjabat Bupati Jayapura (Semuel Siriwa), bahwa hak-hak guru, baik berstatus PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus dibayarkan.
“Untuk itu kami memohon supaya guru-guru bersabar karena proses pembayaran sedang berlangsung,” ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan tujuh surat perintah membayar atau SPM yang masuk maka akan segera diproses hak-hak guru yang belum terbayarkan pada 2024.
“Sebenarnya ada sebagian guru yang telah terbayarkan hak-hak mereka pada 2024, akan tetapi kekurangan anggaran sehingga tidak dapat dibayarkan sekaligus, akhirnya baru dibayarkan bulan ini,” katanya.
Para guru, baik berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, diminta bersabar.
- Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK
- Info Penting untuk Honorer Database BKN, Kerja Kurang 2 Tahun Disodori Pilihan
- Ide Pejabat Negara agar Seluruh Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu
- Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas
- Ambil Jalan Pintas, Pemda Mulai PHK Honorer Non-Database BKN
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Punya Agenda Besar, Seluruh ASN Wajib Tahu, Muncul Kritikan Pedas