Kabar Gembira untuk Honorer Lulus PPPK 2024, Dijamin Dapur Ngebul

"Terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertera dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 ada sejumlah hal yang terkait belanja dan harus dilakukan efisiensi," ujar Fredy.

Dia mengungkapkan beberapa belanja yang harus dilakukan efisiensi, yaitu belanja alat tulis kantor yang ditargetkan berkurang hingga 80 persen.

"Kemudian ada penghematan dari sisi belanja makanan dan minuman, rapat. Yang sebelumnya di hotel intensitasnya dikurangi kecuali dalam kondisi yang sangat penting, selebihnya menggunakan ruang dan gedung yang ada di sini," katanya.

Dia menjelaskan total jumlah efisiensi tersebut mencapai Rp600 miliar. Pelaksanaan efisiensi juga dilakukan untuk kegiatan sosialisasi oleh organisasi perangkat daerah dengan tingkat urgensi yang kurang penting.

"Kemudian ada juga pengurangan belanja untuk perjalanan dinas mencapai 60 persen. Lalu untuk pemeliharaan kantor kemudian pemeliharaan alat-alat serta sewa gedung dikurangi," ucap dia.

Pelaksanaan efisiensi tersebut dilakukan merata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.

"Ini berlaku adil untuk semua OPD dan ini dilakukan untuk kegiatan yang bukan prioritas, sedangkan untuk kegiatan yang jadi prioritas akan tetap dilaksanakan," tambahnya.

Dia mengatakan adanya efisiensi belanja juga akan berpengaruh kepada mekanisme pembayaran pihak ketiga yang mengharuskan melaksanakan tunda bayar.