Kabar Penyobekan Buku Bukti Suap Makin Panas
jpnn.com, JAKARTA - Kabar seputar dugaan penyobekan buku catatan keuangan perusahaan milik Basuki Hariman yang diungkap Indoleaks semakin panas. Setelah muncul isu ada pejabat Polri yang mendapat suap pada 2017 lalu.
Kini nama yang muncul lebih spesifik nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut tercatat dalam buku keuangan tersebut sebagai salah satu penerima uang.
Dalam investigasi Indoleaks diketahui bahwa ada sejumlah catatan pengeluaran uang yang disebut untuk Tito atau kapolda.
Namun, kemudian ada tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu yang menyobek halaman dalam buku catatan tersebut. Ketiganya diduga adalah Harun, Roland Ronaldy dan Ardian Rahayudi.
Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menuturkan, penyobekan itu salah satu motifnya diduga untuk menghapuskan nama salah satu petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari PT Impexindo Pratama milik Basuki Hariman.
”Tertulis dalam Indoleaks Tito Karnavian paling banyak menerima uang dari Basuki Hariman saat menjabat kapolda metro atau kepala BNPT,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, seperti diberitakan Jawa Pos.
Namun, yang paling dipersoalkan seharusnya, dimana posisi pimpinan KPK. Sebab, kejahatan luar biasa terjadi di depan mata. ”Tidak ada pilihan lain, pimpinan KPK harus bangkit bertindak waras dan menegakkan keberaniannya,” terangnya.
Perlu dipastikan, apakah juga sudah ada pemeriksaan yang dilakukan Pengawas Internal KPK. Lalu, benarkah hasil pemeriksaan itu telah disampaikan pimpinan KPK ke Dewan Pertimbangan Pegawai. ”Bila itu tidak benar, maka pimpinan KPK telah sengaja menyembunyikan tindakn kejahatan,” ungkapnya.
Kasus penyobekan buku bukti suap, nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut tercatat dalam buku keuangan tersebut.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini