Kabar Sangat Bagus Dari Menteri Dalam Negeri
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai sejauh ini tidak ada masalah terkait kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017 mendatang.
Menurutnya, adanya daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dikarenakan masih membutuhkan waktu melakukan penyesuaian terhadap harga-harga kebutuhan logistik.
"Yang belum deal itu kan hanya tinggal nego harga (kebutuhan). Misalnya Aqua, mobil perlu sewa atau tidak. Karena standar harga yang kami minta ke KPU kan tak mungkin seragam. Harga di Papua dengan di Jawa kan beda," ujar Tjahjo, Kamis (12/5).
Meski begitu, Tjahjo mengakui hingga saat ini baru 50 daerah yang menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pilkada.
"Intinya, uangnya tercukupi. Kemarin (Pilkada serentak 2015), meski awalnya cukup ribet, tapi tetap bisa kok. Apalagi daerah sudah mencicil, menyimpan sebagai tabungan, enggak terasa," ujarnya. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal