Kabar Terbaru dari Menaker Ida Fauziyah Soal Realisasi Manfaat JKP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) saat ini benar-benar telah dirasakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang dipimpin Nihayatul Wafirah di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3).
Dia menyebutkan hingga 20 Maret, realisasi manfaat JKP berupa uang tunai telah dicairkan oleh 191 pekerja yang kena PHK.
Realisasi manfaat JKP lainnya, yaitu berupa asesmen diri sebanyak 94 orang, konseling 34 orang, dan sudah melamar lebih dari lima pekerjaan sebanyak 58 orang.
"JKP ini program yang benar-benar direalisasi pemerintah dan teman-teman yang mengalami PHK juga sudah merasakan manfaat dari program JKP mulai dari cash benefit, akses pasar kerja hingga pelatihan kerja," kata Ida Fauziyah melalui keterangan yang diterima, Selasa (22/3).
Menaker Ida menyebutkan ada sepuluh program pelatihan pilihan terfavorit yang diminati penerima program JKP.
Kesepuluh program terfavorit tersebut, yakni desain grafis, operator komputer, barista, Bahasa Inggris, menjahit pakaian, tata kecantikan atau rias Rambut, digital marketing, housekeeping, administrasi perkantoran, dan service sepeda motor injeksi.
"Ini 10 program yang menjadi pilihan favorit dari penerima program JKP, " ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida juga sempat menyinggung kesiapan dan dukungan anggaran pembayaran iuran pemerintah untuk program JKP.
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan kabar terbaru soal realisasi manfaat JKP saat Raker dengan Komisi IX DPR. Simak penjelasannya
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Sri Meliyana Sebut Kemenkes Dukung Adanya Fasilitas Ruang Rawat Inap Puskesmas di Palembang
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya