Kabar Terkini dari BI soal Rupiah Digital, Ada Angin Segar nih!

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menyebut terus mendalami Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital.
Dia menyebut pada akhir tahun ini riset CBDC berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan Rupiah Digital.
BI akan mengeksplorasi penerbitan CBDC akan dilakukan berdasarkan enam tujuan yaitu menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko atau risk-free menggunakan uang bank sentral, memitigasi risiko mata uang digital non-sovereign, serta memperluas efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk lintas negara.
"Tujuan selanjutnya yaitu memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru, dan memfasilitasi distribusi subsidi fiskal," kata Doni dalam kegiatan sampingan G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Advancing Digital Economy and Finance" di Badung, Bali, Selasa (12/7).
Menurutnya, kerangka regulasi dibutuhkan untuk mengatasi risiko aset kripto terhadap stabilitas.
"Aset kripto berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan," ungkap Doni
Kendati demikian, aset kripto juga memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan.
Menurutnya, digitalisasi mengubah cara manusia dalam melakukan aktivitas di berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas keuangan, sehingga digitalisasi dan pandemi COVID-19 membuat aset kripto tumbuh semakin cepat.
BI menyebut CBDC dan pada akhir tahun ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan Rupiah Digital.
- Gawat, Kurs Rupiah Hari Ini Melemah Lagi, jadi Rp 16.911 Per USD
- Ekonom Sebut Indonesia Punya Penyangga Kuat di Tengah Gejolak Pasar Global
- Ambruk, Rupiah Hari Ini Melemah Lagi
- Rupiah Nyaris Rp 17 Ribu, Cermin Ketidaksiapan Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi
- BI Turun Tangan Redam Gejolak Kurs Rupiah di Pasar NDF
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI