Kabarnya Kapal Tiongkok Kembali ke Natuna, Ini Permintaan DPR kepada Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Kapal nelayan dan Coast Guard Tiongkok dikabarkan kembali lagi ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, setelah kunjungan Presiden Jokowi. Pemerintah perlu memikirkan langkah tegas mengatasi persoalan pelanggaran kedaulatan negara ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang, meskipun kapal Tiongkok itu hanya masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Tiongkok Selatan.

Dia mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sepertinya sudah mempersiapkan langkah untuk mengatasi persoalan ini.

“Saya pikir pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

Dasco kembali menepis anggapan bahwa pemerintah Indonesia lembek mengatasi persoalan Natuna, karena ketergantungan ekonomi kepada Tiongkok.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa utang Indonesia kepada Tiongkok, juga bukan menjadi alasan untuk tidak tegas dalam mengatasi persoalan Natuna.

“Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah untuk tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita. Pemerintah tidak takut hanya karena utang. Kalau perlu kita tidak usah hutang kepada China (Tiongkok),” ujar Dasco.

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu mengatakan, DPR juga akan menyampaikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rapat koordinasi dengan pemerintah dalam waktu dekat.