Kabinet Batal Diumumkan, Hidayat Pertanyakan Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan batalnya pengumuman menteri kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya digelar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) malam. Padahal, persiapan pengumuman termasuk pembuatan panggung pasti juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
Hidayat justru mempertanyakan anggaran untuk persiapan pengumuman nama-nama susunan kabinet yang ternyata batal itu. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan.
"Anggaran itu layak dipertanggungjawabkan. Ini siapa yang mempersiapkan anggaran itu? Kalau dari Setneg (Sekretariat Negara, red) ya bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau bukan, kok bisa, wajar apabila diterangkan kepada publik sehingga masyarakat tidak suuzan," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Terkait lokasi pengumuman sekaligus pelantikan menteri, Hidayat mengatakan konstitusi memang tidak mengaturnya. Namun, dia berharap Presiden Jokowi mengikuti konvensi di seluruh dunia bahwa layaknya pengumuman dan pelantikan menteri dilakukan di Istana Negara.
"Memang kalau sebagai gubernur melantik di mana saja, tetapi ini kabinet menteri. Konvensi di seluruh dunia, pengumuman para menteri itu di Istana Negara. Itu konvensi yang berlaku di seluruh dunia. Memang tidak ada turan tetapi pertimbangan," jelasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan batalnya pengumuman menteri kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Heboh Pengeroyokan di Kantor Polsek, Kapolda Riau Langsung Copot Jabatan Anak Buah
- Tugas Kantor Komunikasi Presiden Dianggap Tumpang Tindih, Begini Reaksi Mensegneg
- Kader Gerindra di Banggai Minta Polisi Menindak Pelaku Persekusi
- Paus Fransiskus Meninggal, Prabowo: Dunia Kehilangan Sosok Panutan dalam Kemanusiaan
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- Dittipidsiber Bareskrim Turun Tangan Usut Gangguan Sistem Bank DKI