Kabinet Batal Diumumkan, Hidayat Pertanyakan Anggaran
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan batalnya pengumuman menteri kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya digelar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) malam. Padahal, persiapan pengumuman termasuk pembuatan panggung pasti juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
Hidayat justru mempertanyakan anggaran untuk persiapan pengumuman nama-nama susunan kabinet yang ternyata batal itu. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan.
"Anggaran itu layak dipertanggungjawabkan. Ini siapa yang mempersiapkan anggaran itu? Kalau dari Setneg (Sekretariat Negara, red) ya bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau bukan, kok bisa, wajar apabila diterangkan kepada publik sehingga masyarakat tidak suuzan," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Terkait lokasi pengumuman sekaligus pelantikan menteri, Hidayat mengatakan konstitusi memang tidak mengaturnya. Namun, dia berharap Presiden Jokowi mengikuti konvensi di seluruh dunia bahwa layaknya pengumuman dan pelantikan menteri dilakukan di Istana Negara.
"Memang kalau sebagai gubernur melantik di mana saja, tetapi ini kabinet menteri. Konvensi di seluruh dunia, pengumuman para menteri itu di Istana Negara. Itu konvensi yang berlaku di seluruh dunia. Memang tidak ada turan tetapi pertimbangan," jelasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan batalnya pengumuman menteri kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AIA Health X Hadir Beri Perlindungan Optimal dengan Harga Terjangkau
- Pengemudi Taksi Ini Bantu Lansia Pulang ke Rumah, Andre: Pahlawan di Jalanan
- Pekan TV Fujian dan MNC Jalin Kerja Sama, Siap Perkenalkan Budaya Quanzhou di Tanah Air
- Jebolan Indonesian Idol Ini Bakal Sepanggung Lagi di Malam Puncak Ulang Tahun MNC Group
- Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa