Kabinet itu Seumpama Rumah

Pokoknya, tidak seperti tragedi keluarga yang dideskripsikan tadi. Misalkan saja ada kasus busung lapar di sebuah daerah, tak hanya Menteri Kesehatan yang pontang-panting, tapi juga Menteri Perekonomian, Kepala Bappenas, Kepala BPN, sertra Menteri Pertanian, dalam membuat solusi jangka darurat, menengah dan panjang.

Mereduksi masalah bahwa kasus kurang gizi adalah urusan Menteri Kesehatan, jelas cara pandang "berkacamata kuda". Menganggap itu hanya urusan otonomi daerah juga tak tepat. Bukankah, bencana tsunami di Aceh dan terakhir bencana gempa bumi di Sumatera Barat juga telah mendulang solidaritas nasional dan bahkan dunia?

Menteri adalah sumber informasi presiden terpercaya, meski dulu sempat terdengar istilah ABS (Asal Bapak Senang). Apalagi kini komunikasi sudah sangat canggih, sehingga aliran informasi ke presiden dan antar-menteri seharusnya mengalir dengan efektif dan efisien.

Dulu menteri sekaligus "penasehat" presiden. Kala bertemu saban Kamis di gedung Bank Indonesia, mereka menanggalkan baju menteri. Tidak ada ego sektoral departemenan. Jika antar-menteri berdebat, boleh saja secara internal kabinet. Tapi tidak sampai masuk ke suratkabar.