Kabinet Prabowo Bakal Lebih Gemuk Ketimbang Punya Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto sepertinya bakal lebih gemuk ketimbang Kabinet Indonesia Maju milik Presiden Jokowi yang berisi 34 menteri.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi isyarat hal tersebut.
Dia mengatakan bahwa kabinet gemuk yang diproyeksikan dibentuk pada pemerintahan Prabowo dengan menambah nomenklatur kementerian akan lebih efektif, sebab fokus kementerian akan menjadi lebih tersentral.
"Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).
Namun, Muzani enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan untuk dilakukan penyesuaian.
"Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis, tetapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan," ujarnya.
Dia menyebut dengan penambahan kementerian maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.
Konon Kabinet Prabowo bakal diisi kalangan profesional, tetapi tak harus dari unsur di luar partai politik.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Munas IKA PMII Dibuka, Cak Imin: Inilah Kami, Wahai Indonesia
- Lucky Hakim Langsung Tancap Gas Seusai Mendapat Arahan Prabowo
- PDIP Menentang Retret Kepala Daerah, Prabowo Terancam Kehilangan Legitimasi Politik