Kabinet SBY Nostalgia Kebijakan BBM Zaman Soeharto
Jumat, 30 Maret 2012 – 14:05 WIB
JAKARTA--Pemerintah mengaku kesulitan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain terganjal Pasal 7 Ayat 6 RUU APBNP 2012, juga adanya otonomi daerah. Hal ini pun menjadikan kabinet SBY seolah bernostalgia dengan suasana pemerintahan saat masih dipimpin alm Presiden Soeharto.
"Lebih mudah menaikkan BBM di rezim almarhum Soeharto. Saat beliau menjadi presiden, kebijakan menaikkan BBM tidak melewati proses panjang. Tahu-tahunya sudah naik saja," ungkap Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Jumat (30/3).
Kemudahan itu, lanjutnya, karena pemerintah menganut sistem sentralistik sehingga daerah tinggal ikut saja. Lain dengan sekarang, semua kebijakan pusat harus disetujui DPR RI dan dilempar ke publik. Daerah pun lebih leluasa untuk menolak kebijakan pusat karena adanya Otda.
"Baru rencana, tapi publik sudah tahu dan mengambil tindakan. Parahnya, ada oknum nakal yang memanfaatkannya seperti melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM, pedagang menaikkan harga sembako," terangnya.
JAKARTA--Pemerintah mengaku kesulitan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain terganjal
BERITA TERKAIT
- Ipda Rudy Soik Pengungkap Kasus Mafia BBM Lawan Pemecatan oleh Polda NTT
- KND Dorong Mahasiswa & Pelajar jadi Agent of Power Pengikis Stigma Negatif terhadap Penyandang Disabilitas
- Dipecat sebagai Polisi, Ipda Rudy Soik Ajukan Permohonan Banding
- Kak Seto Beri Penghargaan ke Pemkab Hingga Polres Jember
- Hari Ini, Ferlansius Pangalila Bakal Bergelar Doktor dari FISIP UI, Berikut Disertasinya
- Ramalan Cuaca Hari Ini, Sebagian Wilayah di Kota Besar Hujan, Waspada