Kabupaten Baru di Sultra Disuntik Dana Rp 16,5 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Tiga Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) yang melahirkan tiga kabupaten baru di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (24/6).

Ketiganya adalah UU DOB Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan pecahan dari Kabupaten Buton, serta Kabupaten Muna Barat pemekaran dari Kabupaten Muna.

Selain masalah batas wilayah dan pemerintahan, ketiga UU DOB juga mengatur masalah pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana yang diperoleh ketiga daerah baru.

Hal itu tertuang dalam Bab VI UU DOB. Pada pasal 15 ayat ke 1, 2 dan 3 mengatur soal hak daerah baru mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya. Namun dalam UU ini belum dijelaskan secara detail berapa hak dari masing-masing daerah baru yang akan diberikan pemerintah pusat.

Kemudian pasal 16 diatur mengenai kewajiban daerah induk kepada daerah pemekaran dan provinsi. Salah satunya soal suntikan dana awal untuk penyelenggaraan pemerintahan hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertamanya.

Misalnya dalam UU DOB Kabupaten Buton Tengah, pada pasal 16 ayat ke 1 dikatakan pemerintah Kabupaten Buton (induk) sesuai kesanggupan menghibahkan dana Rp 5 miliar tahun pertama dan Rp 2,5 miliar tahun kedua untuk penyelenggaraan pemeirntahan.

"Serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan atau Wakil Bupati Buton Tengah pertama kali sebesar Rp 3 miliar," bunyi butir ayat tersebut.

Lalu di ayat dua terdapat bantuan dana dari Pemprov Sultra sebesar Rp 4 miliar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Rp 2 miliar untuk pelaksanaan Pilkada pertama. Di ayat tiga dikatakan bantuan tersebut diberikan sejak pelantikan penjabat Bupati Buton Tengah.