Kabupaten Bogor dan Tantangan Kualitas Rencana Tata Ruang

SWP Ciawi yang meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Megamendung tentu pula wajar untuk mendapat prioritas. Sebagai kabupaten yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu prime mover perekonomian, satuan wilayah perencanaan ini sangat strategis. Perkembangannya yang dikuatirkan melampui daya dukung lingkungan hidup tentu membuat SWP ini penting untuk diprioritaskan penanganan RDTR-nya.

Selain 2 SWP di atas, yang tampaknya sedang menjadi prioritas Pemda Kabupaten Bogor, SWP Cileungsi yang meliputi Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Klapanunggal perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari prioritas. Perkembangan aglomerasi industri di wilayah ini tentu perlu diselaraskan dengan pola penggunaan lahan lain dan dipastikan keberlanjutannya.

Demikian pula SWP Cigudeg yang meliputi Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Leuwisadeng, dan SWP Jasinga yang meliputi Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Sukaraja. Kedua SWP ini adalah bagian dari wilayah Barat yang padat kerawanan: rawan banjir, rawan longsor, rawan gerakan tanah tinggi; dengan keberadaan hutan lindung dan hutan konservasi, dan tingkat kemiskinan tinggi; dan karena itu membutuhkan penanganan secara tata ruang. Kualitas keberlanjutan rencana tata ruang semestinya ditentukan pula oleh perhatian terhadap wilayah-wilayah kerawanan tinggi seperti ini.

Dan terakhir, kelima, wahana pemastian kualitas keberlanjutan. Adalah baik jika proses penyusunan RDTR dilengkapi dengan KLHS yang berkualitas dengan partisipasi publik tinggi. Kabupaten Bogor berdekatan dengan sumber daya intelektual yang luar biasa, yang memungkinkan berlangsungnya proses penyusunan RDTR dan penyelenggaraan KLHS yang berkualitas. Lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian terbaik berada dalam jarak yang sangat dekat. Kita berharap, di atas prinsip tata kelola yang baik, partisipasi lembaga-lembaga di luar pemerintahan ini dapat dioptimalkan.

Akhirnya, sebagai daerah dengan posisi yang sangat strategis, dan dengan kelimpahan sumber daya manusia yang tersedia, Kabupaten Bogor kita harapkan dapat mendemonstrasikan kecepatan dan kualitas yang mumpuni dalam menyediakan RTRW dan RDTR, sekaligus menjadi contoh terobosan dalam menghasilkan produk rencana tata ruang dengan bobot keberlanjutan yang tinggi. Dengan capaian seperti itu, barulah kita boleh berharap atas percepatan penanganan kebutuhan RDTR secara nasional, yang meliputi daerah-daerah lain yang lebih miskin sumber daya untuk pengerjaannya.(***)

Penulis adalah Direktur Teras Hijau Indonesia sekaligus Penggagas Gerakan Tata Ruang dan Ekonomi Hijau