Kacau! 50 Persen Usulan Rekrutmen PNS Tak Memenuhi Syarat
jpnn.com - JAKARTA - Tahun ini hampir 600 instansi pusat dan daerah mengajukan kebutuhan pegawai baru. Hanya saja, dari usulan kebutuhan yang diajukan lewat e-formasi, setengahnya tidak memenuhi syarat.
"Kami terpaksa menolak usulan tambahan formasi yang disampaikan instansi pusat dan daerah. Sebab, 50 persen usulannya bukan menempati jabatan prioritas (yang mendukung program Nawacita)," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Selasa (26/4).
Dia mengaku heran melihat usulan tambahan formasi yang diajukan didominasi tenaga administrasi. Padahal, KemenPAN-RB sudah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait pengadaan CPNS 2016.
"Kami sudah menginformasikan, jabatan-jabatan mana yang dibuka dalam rekrutmen tahun ini. Tapi kok masih saja mengajukan jabatan di luar program utama," ujarnya.
Setiawan menegaskan, bila instansi ingin merekrut pegawai baru, usulan formasinya harus sesuai dengan 108 jabatan yang ditentukan pusat. Yaitu program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan.
Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga, tenaga penegak hukum dan terakhir SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi.
"SDM yang mendukung Nawacita itu paling penting. Konsep SDM mulai sekarang harus diperketat supaya arahnya betul, Bukan berarti kami mengunci formasi jabatan prioritas. Tapi ini yang kami lakukan dalam dua tahun ini,” pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KY Bakal Dalami Putusan Hakim soal Vonis 6 Tahun Harvey Moeis
- Kabar soal Kuota Haji 2025, Simak nih!
- Detik-Detik Mahasiswi UPI Bandung Ditemukan Tewas di Gedung Gymnasium, Ada Rekaman CCTV
- Kasus Kematian Dokter Aulia Risma, Polda Jateng: Tersangka Berpotensi Bertambah
- Karyawan PT Sritex Bakal Demo di Jakarta, Sebut Nama Prabowo
- Presiden Diminta Benahi Penegakan Hukum Menyusul Kasus yang Dialami Alex Denni