Kacau Balau, Desak Pemkot Evaluasi PSB

KEDIRI- Dewan Pendidikan Kota Kediri mendesak pelaksanaan PSB dievaluasi total. Pasalnya program penerimaan siswa baru di SMPN, SMAN dan SMKN itu dinilai banyak kelemahan. Di antaranya termasuk proses pendaftaran yang kisruh di SMPN 3. Selain itu, pengumuman PSB yang molor di SMKN 2 dan adanya pungutan jutaan rupiah yang dilaksanakan bersamaan dengan daftar ulang. "Ini harus menjadi bahan evaluasi pemkot," tegas Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri Mustain.

Biaya jutaan rupiah untuk seragam dan iuran rutin yang ditarik bersamaan dalam daftar ulang di SMAN, menurut Mustain, seharusnya tidak dilakukan. Sehingga, tidak ada kesan di masyarakat kalau daftar ulang harus membayar jutaan rupiah. "Harusnya daftar ulang, ya daftar ulang. Sedangkan pungutan untuk seragam dan iuran rutin dilaksanakan di lain hari setelah daftar ulang," ujarnya.

Dengan harus membayar seragam dan iuran rutin di atas Rp 1 juta, lanjut Mustain, menyebabkan orang tua murid kebingungan. Sebab, biaya yang dikeluarkan sebesar itu bukan jumlah yang sedikit. "Kasihan orang tua wali murid jika harus dibebani biaya seragam dan iuran rutin yang mencapai jutaan rupiah," paparnya.

Karena itu, Mustain mengaku bingung dengan kebijakan pengelola sekolah di Kota Kediri. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, pungutan seragam dan iuran rutin tersebut dilaksanakan setelah Wali Kota mengundang dinas pendidikan, sekolahan, dewan pendidikan, dan ketua komite atau paguyuban orang tua wali murid untuk membahas masalah tersebut.