Kacaukan Strategi KIM Plus, Putusan MK Bisa Dianulir dengan Perppu?

Kacaukan Strategi KIM Plus, Putusan MK Bisa Dianulir dengan Perppu?
Ketua LBH Pelita Umat sekaligus Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan. Foto: Dokpri for JPNN.com

Sementara menurut William Blum menyatakan ”Demokrasi: Ekspor Amerika paling mematikan”.

Andreas Schedler, ahli politik Center for Economic Teaching and Research di Mexico City, menelaah gejala electoral authoritarianism.

Chandra menyebut bahwa Andreas menyatakan electoral authoritarianism yaitu rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi pemilu hanya jadi alat terus berkuasa.

"Pemilu dimanipulasi sedemikian rupa agar penguasa ini terus punya pengaruh. Rezim membunuh demokrasi dengan cara-cara demokratis. Ini disebut dengan electoral authoritarianism," tuturnya.

Chandra mengingatkan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely).

"Aturan formal dimanfaatkan untuk melegitimasi penyelewengan kekuasaan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya ruang kompetisi yang seimbang (uneven playing field)," ujar Chandra.(fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Chandra Purna Irawan menilai pemerintah bisa menerbitkan Perppu Pilkada untuk menganulir putusan MK yang bikin kacau strategi KIM Plus


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News