Kada Baru Jangan Sembarangan Mutasi Pegawai
Jumat, 30 Juli 2010 – 04:11 WIB

Kada Baru Jangan Sembarangan Mutasi Pegawai
JAKARTA -- Keresahan para PNS di lingkungan pemda biasanya muncul menyusul pergantian kepala daerah-wakil kepala daerah. Para pegawai resah lantaran biasanya kepala daerah-wakil kepala daerah yang baru duduk di kursi jabatannya melakukan mutasi-mutasi. Karenanya, Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan agar kepala daerah-wakil kepala daerah hasil pemilukada 2010, tidak sembarangan melakukan mutasi-mutasi.
Gamawan berharap agar perubahan jabatan politik tidak serta merta diikuti dengan perubahan-perubahan di jabatan-jabatan karir. "Saya minta pegawai negeri itu tetaplah pada posisi profesional, proporsional dan netral. Jangan dibawa-bawa dengan perubahan politik yang terjadi di daerah. Tempatkan PNS ini sebagai orang professional yang tidak memihak ke mana-mana. Jadi, perubahan politik itu (PNS) tidak ikut terlibat dan tidak terpengaruh," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (29/7).
Baca Juga:
Masih terkait dengan masalah ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang menjelaskan, secara prinsip, PNS itu netral dan tidak memihak kepada golongan atau kelompok politik manapun juga. Karenanya, mutasi-mutasi pegawai jangan sampai berdasarkan kepada pertimbangan politik.
"Persyaratan, kualifikasi dan mekanisme pembinaan dan pengelolaan PNS sangat berbeda dengan kualifikasi, persyaratan dan mekanisme bagi politisi, sehingga tidak boleh dicampur aduk. Misalnya, pejabat untuk menempati eselon II harus memenuhi persyaratan yang ada di peraturan perundang-undangan. Kalau jabatan politik kan tidak begitu. Oleh karena itu jangan mencampuradukan penempatan pejabat politik dengan pejabat karir," beber Saut.
JAKARTA -- Keresahan para PNS di lingkungan pemda biasanya muncul menyusul pergantian kepala daerah-wakil kepala daerah. Para pegawai resah lantaran
BERITA TERKAIT
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Bea Cukai dan Polri Temukan 1,88 Kuintal Sabu-Sabu di Kebun Sawit di Aceh Tamiang
- Pangkas Ketimpangan Pembangunan, Ahmad Luthfi Tarik Investor ke Jateng Bagian Selatan
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- Perihal RKUHAP, Jimly: Polisi Sebaiknya Tetap Melakukan Penyidikan