Kada dari PDIP Harus Bersinergi dengan Pemerintahan Jokowi demi Trisakti

Kada dari PDIP Harus Bersinergi dengan Pemerintahan Jokowi demi Trisakti
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Rakerda DPD PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/2). Foto: DPP PDIP for JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan terus mendorong kader-kadernya yang menjadi kepala daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar program-program prorakyat yang disuarakan PDIP bisa benar-benar terealisasi.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, kini partainya mulai mendorong pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Berpidato pada rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/2), Hasto menyatakan, PNSB yang berarti membutuhkan sinergi semua pihak itu semata-mata demi mewujudkan Trisakti. Yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bisang budaya.

Karenanya rapat kerja nasional (rakernas) PDIP beberapa waktu lalu sudah menegaskan bahwa setiap kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu harus mewujudkan PNSB.  “Melalui rakerda ini, para kepala daerah terpilih diharapkan juga untuk bisa mensinergikan kebijakan pusat dan daerah,” ujar Hasto sebagaimana dikutip dari siaran pers DPP PDIP.

Rakerda itu juga dihadiri kepala daerah asal PDIP yang memenangi pilkada serentak di Sulsel pada 2015 lalu. Dari 11 pilkada kabupaten/kota di Sulsel, PDIP berhasil mengantarkan 6 pasangan calon sebagai pemenangnya.

Hasto menambahkan, hasil pilkada 2015 menjadi modal yang baik untuk melakukan konsolidasi dan untuk terus melakukan proses institusionalisasi kepartaian. “Ini memberi harapan bagi PDIP,” ujarnya.

Karenanya Hasto mengingatkan agar  kepala daerah dari PDIP berfokus pada upaya mewujudkan kemandirian. Misalnya, menguatkan sektor pertanian dengan penggandeng perguruan tinggi.

“Para kepala daerah arus termotivasi mewujudkan kemandirian. PDIP meminta para kepala daerah untuk menunjukkan bahwa persoalan politik termasuk soal harga gabah, pangan dan sebagainya,” pintanya.(ara/JPNN)



Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News