Kada Dukung Jokowi Dipanggil Bawaslu, Cak Imin Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengingatkan para kepala daerah yang masuk dalam tim kampanye masing-masing pasangan capres - cawapres, memahami aturan kepemiluan dengan benar.
Jangan sampai karena terlalu berambisi memenangkan jagoannya di Pilpres 2019, malah menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semua kepala daerah yang terlibat dalam tim sukses harus membaca aturan. Saya kira hal ini sangat penting," ujar Muhaimin di sela-sela launching 'Musabaqoh Kitab Kuning' dalam rangka memperingati Hari Santri 2018 yang digelar PKB di Jakarta, Minggu (14/10).
Selain memahami aturan, pPdaerah objektif di Pemilu 2019. Jangan sampai proses pemilu tercederai, karena akibatnya tak baik bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
"Harus menjaga proses pemilu supaya lebih objektif, lebih terjaga kekahwatiran-kekhawatiran dan penggunaan-penggunaan fasilitas umum," ucapnya.
Cak Imin mengemukakan pandangannya menyikapi sikap Bawaslu Riau memanggil sejumlah kepala daerah. Pemanggilan dilakukan setelah sejumlah kepala daerah di Riau menyatakan dukungan pada pasangan calon presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Para kepala daerah tersebut menyatakan dukungan pada deklarasi yang digelar relawan Projo di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10) lalu.(gir/jpnn)
Ketum DPP PB Muhaimin Iskandar mengingatkan para kepala daerah yang mendukung capres- cawapres agar tahu aturan kampanye.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Luncurkan Buku Manajemen Haji, Cak Imin Sampaikan Usulan Penting
- Efisiensi Anggaran, Cak Imin Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Bansos
- Sepertinya Reshuffle Kabinet Merah Putih Bukan Isapan Jempol
- Gugatan Ghufron Ditolak, Cak Imin Tak Perlu Ganti Rugi
- Ketemu UAS, Cak Imin Optimistis Abdul Wahid jadi Gubernur Riau
- Dua Anggota DPR RI Menggugat Cak Imin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ada Apa?